Cerita Indonesia

Cerita seru Indonesia berdasarkan sudut pandang penulis yang lahir dan bangga sebagai anak Indonesia.

Belajar

Kewajiban dan Kebutuhan Manusia untuk belajar tentang berbagai studi menarik bagi penulis, semoga kalian juga tertarik.

Pemrograman

Ilmu yang menarik dan sangat berguna bagi kehidupan komputasi penulis dan kalian semua.

Tutorial

Semua hal menarik dalam hidup yang perlu dilakukan dengan hati-hati dan diperlukan wawasan agar dapat melakukan sesuatu dengan mudah.

Resep

Hobi penulis dan ketertarikan penulis akan resep-resep ibu yang sangat lezat.

Buang Sampah pada Tempat yang Tepat!

Siapa yang pernah berkunjung ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di daerah nya masing - masing ? kalau belum pernah, yuk coba kunjungi untuk sekedar melihat dan meresapi hikmahnya. Waktu itu masih terlalu muda, bersama rekan-rekan yang luar biasa, tidak ada yang bisa kami lakukan, namun pemandangan saat itu menjadi pengalaman paling berharga dalam hidup, kesadaran yang mungkin tidak akan pernah didapatkan jika tidak berkunjung kesana. Terima kasih rekan-rekan yang sekarang jauh, semoga doa yang dipanjatkan selalu mendekatkan kita, cerita dulu memang indah sekaligus menyayat hati bagi penulis, beribu kata maaf, terima kasih dan tangisan semoga tersampaikan.
Gunungan sampah tersaji di mata, barangkali kita salah satu pelakunya, sampah yang selama ini kita buang mungkin akan berakhir disana, sementara yang lain berakhir ditempat yang mungkin tidak kalah buruknya. Maka organisasi peduli sampah yang satu persatu muncul seolah menjadi harapan besar untuk mengelola sampah dengan baik, memang bukan satu-satunya faktor, tapi menjadi suatu hal yang sangat baik dalam mewujudkan cita-cita hidup sampah. Penulis akan memaparkan beberapa organisasi peduli sampah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan layak untuk mendapat sorotan, serta harapannya masyarakat mau secara sukarela bekerjasama dan berkontribusi.

1. Kamibox

Kamibox adalah platform pengelolaan sampah daur ulang yang menerima berbagai jenis sampah seperti kardus, kertas, plastik, botol kaca, dan minyak jelantah untuk ditukar menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat. Mereka menyediakan layanan pick-up (penjemputan) di area Jakarta dan Tangerang Raya serta drop-off atau pengantaran langsung ke gudang mereka yang berlokasi di Puri Kembangan (Jakarta Barat) dan Gudang Cisauk (Tangerang). Kamibox berperan penting dalam meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sekaligus memberi peluang ekonomi dari sampah yang sebelumnya tak bernilai. Akun Instagram: @kamibox.id

2. Sejauhmatamemandang

SejauhMataMemandang adalah brand lokal yang dikenal dengan fashion yang beretika dan sadar lingkungan. Meski inti usahanya di bidang produk kreatif, brand ini aktif berkolaborasi dengan organisasi pengelola sampah seperti Ecotouch untuk mendukung edukasi dan praktik zero-waste di komunitasnya. Kontribusi Sejauh tidak hanya berupa produk, tetapi juga menginspirasi pelanggan untuk memilah sampah dan lebih peduli terhadap dampak lingkungan dari gaya hidup sehari-hari. Akun Instagram: @sejauh_mata_memandang

3. Noovoleum

Noovoleum adalah inisiatif yang fokus pada pengelolaan limbah jelantah (used cooking oil) dan sampah plastik dengan pendekatan inovatif, termasuk mengubahnya menjadi energi bersih atau produk bernilai. Platform ini mendorong masyarakat untuk menyetorkan limbah jelantah mereka dan ikut serta dalam program yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomis bagi partisipan. Akun Instagram: @noovoleumid

4. Rekosistem

Rekosistem merupakan perusahaan teknologi pengelolaan sampah yang menyediakan solusi pengumpulan dan pengolahan sampah secara terintegrasi di berbagai kota di Indonesia melalui aplikasi digital. Masyarakat dapat mengetahui titik layanan, menyetor sampah, atau menggunakan sistem penjemputan yang tersedia di berbagai lokasi. Rekosistem juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan waste station dan edukasi pengelolaan sampah. Akun Instagram: @rekosistem

5. Magobox

Magobox adalah inovasi teknologi yang mengubah sisa makanan organik menjadi pupuk dan pakan hewan bernutrisi tinggi melalui metode biokonversi menggunakan Black Soldier Fly. Platform ini cocok untuk rumah tangga maupun komunitas yang ingin mengelola sampah organik secara mandiri, sekaligus mendukung ekonomi sirkular di lingkungan mereka. Magobox berlokasi di Depok (Jawa Barat) dan menyebarkan edukasi praktis serta teknologi zero-waste ke masyarakat yang ingin memulai pengelolaan sampah organik di rumah. Akun Instagram: @magobox.id

6. BerkahBareng.id

BerkahBareng.id adalah inisiatif sosial yang menerima donasi barang layak pakai yang tidak terpakai di rumah untuk kemudian dijual kembali atau disalurkan kepada yang membutuhkan. Meskipun fokus utamanya bukan sampah daur ulang, platform ini berperan dalam reduksi sampah konsumsi dengan memberi barang lama “kehidupan kedua”, mengurangi limbah dan meningkatkan manfaat sosialnya. Ini memberi kesempatan masyarakat untuk menyumbang barang yang berguna secara sukarela. Akun Instagram: @BerkahBareng.id

7. MallSampah.com

MallSampah.com adalah recycling network berteknologi digital yang memfasilitasi masyarakat, kolektor lokal, dan pemulung untuk berjejaring dalam sistem daur ulang di seluruh Indonesia. Melalui aplikasi mereka, pengguna bisa menjual sampah daur ulang dengan sistem pick-up oleh kolektor terdekat atau drop-off di pusat sortasi yang tersebar luas. MallSampah.com juga menyediakan konversi sampah menjadi mata uang digital yang bisa ditukar dengan berbagai produk atau layanan, sehingga ikut mendorong perilaku ramah lingkungan secara ekonomi. Website : mallsampah.com

Blog ini hanya menyampaikan beberapa platform yang cukup populer, saya sangat yakin jumlah platform peduli sampah ini masih banyak dan belum terjangkau secara menyeluruh. Barangkali kita perlu sebuah website yang mampu mengintegrasikan informasi platform/komunitas peduli sampah di Indonesia, agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi lokasi tempat membuang sampah dengan tepat, bisa mendeteksi daerah mana saja yang belum ada, kendalanya apa, komunitas apa yang bisa membantu, apakah memungkinkan untuk dikelola di daerah tersebut, dan sebagainya. 

Sebenarnya ada beberapa web yang sudah berupaya dengan tujuan yang sama, namun tampaknya kurang berfungsi dengan baik, barangkali teman-teman ada info lengkap terkait hal ini? atau tertarik membuatnya?

Penulis telah mencoba membuang sampah ke beberapa organisasi yang disebutkan sebelumnya, tapi masih saja kebanyakan sampah sehari-hari berakhir di tempat pembuangan sampah yang tercampur dan akhirnya menumpuk di TPA, ditambah lagi di daerah yang bukan kota besar masih sulit untuk menjangkau organisasi-organisasi tersebut. 

Terima kasih telah membaca, semoga bermanfaat, kalau ada saran kritik dan nasihat boleh sampaikan melalu komentar atau email penulis di laman "About". see ya..

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menghitung gini ratio oleh Richard A. Benson

Gini rasio dapat mengukur ketimpangan suatu wilayah, sehingga menjadi salah satu indikator penting. Penjelasan lengkap terkait gini rasio dapat dibaca pada tulisan sebelumnya yang berjudul Gini Ratio (Ketidakmerataan) Indonesia Tahun 2025 serta Perbandingannya dengan Negara Lain
Kali ini saya akan membahas beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghitung gini rasio karena akan berdampak pada hasil dan interpretasi nilai gini ratio, sumber utama pembahasan kali ini berasal dari jurnal "Gini Ratios: Some Considerations Affecting Their Interpretation" oleh Richard A. Benson.

Benson (1970) menekankan bahwa meskipun gini ratio merupakan ukuran ketimpangan yang populer, nilai tersebut tidak bisa langsung diinterpretasikan tanpa memahami konteks data, metode penghitungan, dan struktur distribusi di baliknya. Ketepatan dan keterbandingan koefisien gini sangat bergantung pada bagaimana data dasarnya disusun dan diagregasikan. Secara khusus, ada dua faktor yang perlu mendapat perhatian: (1) bias sel (baik di dalam sel maupun antar sel) dan (2) bias agregasi.

(1) Jumlah kelompok pengeluaran atau pendapatan
Benson (1970) menyoroti bahwa jumlah kelompok (atau “sel”) yang digunakan dalam perhitungan gini ratio memiliki pengaruh langsung terhadap nilai yang dihasilkan. Idealnya, distribusi sebaiknya dibagi ke dalam sebanyak mungkin kelompok, bahkan satu kelompok untuk setiap observasi agar tidak ada informasi mengenai variasi pendapatan yang hilang. Ketika jumlah kelompok berkurang, nilai Gini cenderung terestimasi lebih rendah, karena kurva Lorenz menjadi lebih halus dan kurang mampu menangkap ketimpangan di dalam kategori yang luas tersebut. Akibatnya, studi yang menggunakan jumlah kelompok pendapatan lebih sedikit dapat menghasilkan nilai Gini yang lebih rendah karena agregasi data menyembunyikan variasi yang ada di dalam populasi.

(2) Distribusi observasi di dalam setiap kelompok
Jika sebagian besar populasi terkonsentrasi dalam satu kategori pendapatan, maka banyak detail mengenai distribusi keseluruhan akan hilang, nilai Gini yang dihitung dapat tampak lebih kecil daripada kenyataannya. Hal ini terjadi karena perhitungan Gini mengasumsikan bahwa semua individu dalam satu kelompok memiliki tingkat pendapatan atau pengeluaran yang sama, yang pada akhirnya menghapus variasi di dalam kelompok (intra group variation). Sebagai contoh, jika 50% populasi berada dalam kelompok pendapatan tertinggi, nilai Gini mungkin secara keliru menunjukkan adanya kesetaraan dalam kelompok tersebut, padahal sebenarnya terdapat perbedaan yang besar di antara individu-individu di dalamnya.

(3) Aggregation Bias
Selain cell bias, Benson menjelaskan bahwa bias agregasi (aggregation bias) juga dapat muncul ketika data dari beberapa wilayah atau kelompok digabungkan untuk membentuk satu distribusi yang lebih besar (misalnya, dari tingkat provinsi menjadi nasional). Ketika distribusi pendapatan antar wilayah sangat heterogen, penggabungan tersebut dapat menghasilkan Gini ratio yang tidak merepresentasikan ketimpangan di wilayah manapun. Akibatnya, interpretasi peringkat Gini antarwilayah (ordinal ranking) dapat menyesatkan bila tanpa mempertimbangkan perbedaan rata-rata pendapatan, skala ekonomi, atau rentang nilai distribusi di setiap wilayah.

Mengabaikan aspek-aspek ini dapat menimbulkan bias yang serius dan dapat mendistorsi gambaran sebenarnya tentang ketimpangan dan menghasilkan interpretasi yang menyesatkan. Kemudian bagaimana dengan angka gini ratio yang dihitung BPS sebagai lembaga statistik di Indonesia ?

Saya mengonfirmasi terkait penghitungan gini rasio BPS yang banyak ditemukan di jurnal dan beberapa keterangan publikasi pemerintah, dan hasilnya ternyata penghitungan tidak lagi menggunakan jumlah kelas pengeluaran tertentu, sehingga tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah kelompok. Berikut saya paparkan keterangan yang didapatkan melalui silastik BPS terkait penghitungan angka gini rasio :

Pada metode terdahulu, penghitungan gini ratio dilakukan berdasarkan kelas pengeluaran tertentu. Namun, metode tersebut tidak lagi digunakan. Saat ini, BPS menghitung Gini Ratio langsung menggunakan data mentah (raw data) hasil Susenas dengan field/variable pengeluaran per kapita dari rumah tangga/responden. 
1. Data rumah tangga diurutkan berdasarkan wilayah analisis dan besaran pengeluaran per kapita dari yang terendah hingga tertinggi.
2. Bobot individu (WEIND) diterapkan untuk menghitung pengeluaran total berbobot.
3. Pengeluaran berbobot dijumlahkan secara kumulatif untuk setiap wilayah analisis (misalnya provinsi–kota/desa, provinsi total, nasionalkota-desa, atau nasional total).
4. Distribusi kumulatif pengeluaran dan populasi kemudian digunakan untuk menghitung proporsi relatif masing-masing terhadap total.
5. Nilai-nilai kumulatif tersebut kemudian dikalikan untuk tiap record/observasi (didapatkan nilai FCIJP) dan dijumlahkan menurut wilayah analisis (SUM_FCIJP), dan pada akhirnya nilai gini ratio didapatkan dengan formula G = 1 - SUM_FCIJP.
Seluruh tahapan tersebut dijalankan secara otomatis menggunakan syntax SPSS, sehingga menghasilkan nilai Gini Ratio untuk tiap wilayah analisis.

Hal ini menunjukkan bahwa penghitungan BPS telah menghindari bias yang dijelaskan oleh Richard A. Benson. Metode ini tidak lagi bergantung pada jumlah atau lebar kelas pengeluaran, sehingga menghilangkan kemungkinan munculnya cell bias maupun aggregation bias yang timbul akibat pengelompokan data. Dengan menggunakan data mentah per rumah tangga dan menerapkan bobot individu secara langsung, metode ini memberikan representasi yang lebih akurat terhadap distribusi pengeluaran aktual di populasi.

Terima kasih telah membaca, semoga bermanfaat, jika ada salah tulisan, kritik, pesan dan saran silakan sampaikan kepada penulis melalui kolom komentar, atau email penulis pada laman "About" blog.

Referensi :
Benson, R. A. (1970). Gini ratios: Some considerations affecting their interpretation. American Journal of Agricultural Economics52(3), 444-447.
silastik.bps.go.id

Gini Ratio (Ketidakmerataan) Indonesia Tahun 2025 serta Perbandingannya dengan Negara Lain

Gini Ratio Indonesia Tahun 2025

Rasio Gini adalah indikator yang dapat mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu. Perhitungannya didasarkan oleh kurva lorenz anatar kumulatif penduduk dan kumulatif pendapatan atau pengeluarannya. (DPR)
Badan Pusat Statistik sebagai lembaga resmi penyedia statistik dasar di Indonesia, menggunakan rasio gini untuk mengukur ketimpangan pengeluaran masyarakat sebagai pendekatan tidak langsung untuk melihat ketidakmerataan pendapatan masyarakat. Memang tidak dipungkiri bahwa untuk mendapatkan data pendapatan masyarakat yang akurat sangatlah sulit di lapangan karena seringkali rumah tangga cenderung menberikan data pendapatan lebih rendah dari sebenarnya yang diperoleh dan merupakan sesuatu yang tabu bagi masyarakat Indonesia umumnya memberikan data pendapatannya yang menurut mereka adalah rahasia untuk diketahui orang lain (petugas) sehingga data pendapatan yang diperoleh under estimate.” (Fajar, 2019). Lebih lanjut (Fajar, 2019) menjabarkan rumusan alternatif untuk mengukur gini rasio pendapatan berdasarkan gini rasio pengeluaran pada tulisannya, karena pada sesungguhnya pendapatan dan pengeluaran adalah dua hal yang sangat berbeda.

Rini et al (2022) memaparkan rumus Gini Ratio untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan, yaitu:

Hal ini sejalan dengan definisi World Bank yaitu Indeks Gini mengukur sejauh mana distribusi pendapatan (atau, dalam beberapa kasus, pengeluaran konsumsi) di antara individu atau rumah tangga dalam suatu perekonomian menyimpang dari distribusi yang benar-benar merata. Kurva Lorenz memplot persentase kumulatif dari total pendapatan yang diterima terhadap jumlah penerima secara kumulatif, dimulai dari individu atau rumah tangga termiskin. Indeks Gini mengukur luas area antara kurva Lorenz dan garis hipotetis kesetaraan sempurna, yang dinyatakan sebagai persentase dari luas maksimum di bawah garis tersebut.
Data penghitungan gini ratio world bank bersumber dari survei rumah tangga primer yang dikumpulkan oleh lembaga statistik pemerintah dan departemen negara Bank Dunia. Data mengenai distribusi pendapatan atau konsumsi berasal dari survei rumah tangga yang mewakili secara nasional. Jika data asli dari survei rumah tangga tersedia, data tersebut digunakan untuk menghitung proporsi pendapatan atau konsumsi per kuintil. Jika tidak, proporsi tersebut diperkirakan dari data kelompok terbaik yang tersedia. Data distribusi telah disesuaikan dengan ukuran rumah tangga untuk memberikan ukuran yang lebih konsisten atas pendapatan atau konsumsi per kapita. Tahun yang ditampilkan mencerminkan tahun pengumpulan data survei rumah tangga yang mendasari, atau bila periode pengumpulan data mencakup dua tahun kalender, tahun dimulainya pengumpulan data.
Nilai Koefisien Gini atau Gini Ratio berada pada rentang 0 hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna, sedangkan angka 1 menggambarkan ketimpangan sempurna, atau dapat pula dalam bentuk persentase 0-100. Secara lebih intuitif, gini ratio menunjukkan rata-rata proporsi pendapatan atau konsumsi yang perlu dipindahkan antara dua individu yang dipilih secara acak untuk mencapai kesetaraan. Nilai gini ratio dapat diinterpretasikan berdasarkan kategori berikut : (Anas et al, 2020)
GR < 0,4 : Ketimpangan rendah
0,4 < GR < 0,5 : Ketimpangan sedang
GR > 0,5 : Ketimpangan tinggi

Bank Dunia bekerja sama dengan Institute of Development Studies menentukan kiteria tentang penggolongan pembagian pendapatan, apakah dalam keadaan ketimpangan yang parah, sedang atau ringan. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa (Chenery,1975 dalam Syamsuddin, 2011):
a) Jika suatu negara mempunyai 40% penduduk yang berpendapatan terendah dan memperoleh sekitar kurang dari 12% jumlah pendapatan negara, maka hal tersebut termasuk dalam keketimpangan yang tinggi.
b) Bila suatu negara mempunyai 40% penduduk berpendapan terendah, tetapi jumlah pendapatan yang diterima antara 12% -17% dari seluruhpendapatan negara, maka negara tersebut digolongkan sebagai negara dengan ketimpangan sedang.
c) Jika suatu negara mempunyai 40% penduduk berpendapatan terendah, tetapi jumlah pendapatan yang diterima lebih dari 17 % dari total pendapatan negara, maka ketimpangan negara tersebut termasuk rendah.

Contoh : 
Pada tahun 2022 (September), koefisien Gini di Indonesia sekitar 0,38, Hal ini berarti bahwa distribusi pengeluaran di Indonesia tergolong dalam ketimpangan sedang. Dengan kata lain, distribusi pengeluaran di Indonesia menyimpang 38,4% dari kondisi ideal (garis lurus 45° di kurva Lorenz).
Ilustrasi (bukan angka BPS asli) : Jika dibagi 5 kelompok penduduk (kuintil)
20% termiskin → hanya menguasai ±7% pengeluaran.
20% kedua → ±11%.
20% ketiga → ±15%.
20% keempat → ±22%.
20% terkaya → ±45%.

Dari data itu, dibuat kumulatif XXX dan YYY, lalu dihitung dengan rumus di atas. Jadi, nilai 0,384 berasal dari penjumlahan proporsi pengeluaran kumulatif penduduk, menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran di Indonesia relatif timpang, meski tidak ekstrem.

Kasus 1: Pemerataan sempurna (Gini = 0) garis lurus 45° pada kurva Lorenz
Ada 10 orang, dan tersedia 10 potong kue, maka setiap orang mendapat 1 potong. Kalau kita hitung:
10% orang → 10% kue
20% orang → 20% kue
50% orang → 50% kue
100% orang → 100% kue
Kasus 2: Ada ketimpangan (misalnya Gini ≈ 0,38)
Ada 10 orang, tapi pembagian kue tidak rata:
4 orang termiskin → masing-masing cuma dapat setengah remah (total 2 potong).
3 orang menengah → masing-masing dapat 1 potong (total 3 potong).
2 orang agak kaya → masing-masing dapat 1,5 potong (total 3 potong).
1 orang terkaya → sendiri makan 2 potong.
Total tetap 10 potong, tapi distribusinya timpang.
40% orang termiskin hanya dapat ±20% kue.
20% orang terkaya dapat ±30% kue.
Kalau diplot ke Kurva Lorenz, garisnya akan melengkung di bawah garis 45°

Pada Maret 2025, gini rasio menurut provinsi menunjukkan bahwa DKI Jakarta kini memegang predikat provinsi paling timpang di Indonesia, dengan rasio gini menanjak ke 0,44 meski kemiskinan turun, menandakan kesenjangan antara kaya dan miskin kian menganga. 
Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,395 dan daerah perdesaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,299, Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di wilayah perkotaan jauh lebih besar dibandingkan perdesaan, menandakan distribusi pendapatan/kemakmuran di kota lebih tidak merata daripada di desa. Kalau dilihat dari nilai gini perkotaan dan pedesaan masing-masing provinsi juga menunjukkan bahwa gini ratio di wilayah perkotaan umumnya memang lebih tinggi daripada di pedesaan. (BPS)
Indonesia mengalami lonjakan ketimpangan pada awal 2010-an, kemudian berhasil menurunkannya secara perlahan. Meski tren 2020-2025 relatif stabil, ketimpangan belum kembali ke level pra-2009.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, pada Maret 2025, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,65 persen. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,64 persen. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,75 persen. Dari seluruh pengeluaran masyarakat Indonesia, hanya 18,65 % yang dibelanjakan oleh 40 % penduduk termiskin. Meskipun dengan angka tersebut Indonesia termasuk ke dalam ketimpangan rendah, namun hal tersebut masih jauh dari kondisi ideal yang diinginkan.
Data gini rasio semua negara tahun 2025 cukup terbatas, sehingga perbandingan gini rasio didasarkan tahun 2024, meskipun masih terdapat beberapa negara yang tidak tersedia datanya. 
Berdasarkan ourworld in data menunjukkan Indonesia berada di kelompok menengah, sedikit di atas rata-rata global. Ini berarti ketimpangan pendapatan di Indonesia lebih tinggi daripada banyak negara Eropa. 
Kemudian secara lebih rinci sebagai berikut :
Indonesia berada pada peringkat ke-55, mirip dengan Filipina dan lebih timpang dari negara Thailand, kemudian negara dengan ketimpangan paling rendah adalah Slowakia. Indonesia berada di posisi menengah global, artinya ketimpangan pendapatannya jauh lebih baik dibanding negara Amerika Latin atau sebagian besar Afrika, tetapi juga belum se-merata negara-negara Eropa.

Terima kasih telah membaca, semoga bermanfaat, kalau ada kritik saran dan perbaikan silakan sampaikan melalui komentar atau email penulis yang tertera pada laman "About" blog.

Referensi :
Anas, M., Riani, L. P., & Lianawati, D. (2020, August). Potret Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia Tahun 2018 Dengan Indikator Rasio Gini, Kurva Lorentz, dan Ukuran Bank Dunia. In Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (SENMEA) (Vol. 4, No. 1, pp. 72-83). Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
berkas.dpr.go.id
bps.go.id
Fajar, Muhammad. (2019). Rasio Gini (Pendapatan Versus Pengeluaran Konsumsi). 10.13140/RG.2.2.19704.49921.
ourworldindata.org
Rini, G. A. M. C., Suciptawati, N., & Ari Utari, I. A. (2022). Identifikasi faktor yang memengaruhi gini ratio di Indonesia. E-Jurnal Matematika, 11 (3), 160–166.

Ayo Sekolah!

Cerita dari sudut pandang seorang mahasiswa kedinasan 

Beruntung nya saat pertama masuk sekolah ini saya punya tujuan, saya punya kesedihan, saya punya penyesalan, saya punya keinginan....

Perasaan bangga, optimis, dan penuh semangat terus membara di tahun pertama perkuliahan, ekspektasi tentang pengabdian pada negara dan masyarakat terus menyala, rasanya melihat keadaan sekitar penuh rasa bangga 

Rasa kagum pada teman yang mampu berbahasa inggris layaknya native, rasa bangga melihat teman yang peduli pada keadaan negara dan punya cita-cita besar untuk kemajuan negara, rasa kagum begitu besar hingga saya merasa tempat ini begitu ideal.

Idealisme yang saya pikirkan terasa cukup untuk digapai, sehingga terkadang membuat saya tidak terima jika ada yang menjelekkan, karena saya merasa tempat ini sempurna, isinya orang-orang baik, orang-orang pintar, orang-orang keren, dan orang-orang dengan jiwa yang baik untuk masyarakat.

Lambat Laun, layaknya gerimis yang sedikit demi sedikit membasahi baju, kemudian basah kuyup, lalu jatuh sakit, begitu pula proses kesadaran ini bahwa tidak ada tempat dengan idealisme seperti itu, sadar akan klise-klise dunia.

Saya mulai merasa dan bertanya, sekolah di kedinasan yang isinya orang-orang pintar membuat kalian merasa seperti apa?

Orang paling pintar di Indonesia? Bisa balas dendam pada mantan? Bisa mencari pasangan hidup yang kaya? Merasa tinggi? Bisa jadi orang kaya raya? Terlihat sempurna karena pintar dan menawan?, maka satu pertanyaan yang ingin saya masukkan dalam survei dan seharusnya menjadi pertanyaan dasar, karena sering kali ditanyakan di awal perkuliahan, Apa tujuan kalian memilih atau berkuliah disini?


Pertanyaan ini tidak hanya muncul di lingkungan perkuliahan, tapi juga muncul di lingkungan perkantoran yang pernah saya dalami, alih-alih idealisme yang saya pikirkan terpuaskan justru idealisme itu rasanya hampir hancur, satu dua cerita, kejadian, dan pengalaman yang mencengangkan, sulit saya terima, walaupun pada akhirnya harus saya akui. Maka saya kembali bertanya, apa perasaan saat bekerja disini? merasa kaya kah?, pintar kah?, sibuk kah?, gila kah?. Kalau ada seseorang untuk ditanya, maka saya tanyakan lagi sebagaimana saat dia kuliah dulu, apa tujuan mau atau memilih bekerja disini?


Melihat keadaan sekitar, saya ragu orang-orang akan menjawab untuk kebermanfaatan atau untuk masyarakat, tapi selama saya tidak tau, perasaan optimis dan tidak putus asa ini selalu ada, perasaan kagum yang saya rasakan akan selalu ada, namun kesadaran ini membuat saya khawatir dan hampir tidak terbayangkan, apakah bisa saya jadi orang bermanfaat dengan ilmu statistik ini? sekedar memungut sampah di jalan saja saya takut!!! Iya takut, malu dan sebagainya.


Kapankah jarak idealisme dan realita itu semakin dekat, saya pun orang biasa yang berbicara ini tidak lain hanya mahasiswa yang baru hampir lulus, mohon doanya semoga lulus. Saya belum pernah melihat uang satu triliun, siapa yang bisa menebak keadaan saya saat melihat uang itu? apakah saya masih bisa berbicara seperti ini? apakah saya bisa beristighfar pada momen itu?, mohon doa nya semoga saya selalu diberi pertolongan Allah SWT.

Target saya, tahun 2027 semoga data administrasi dan registrasi sudah dapat di implementasikan, masyarakat tidak susah lagi diganggu, data akan lebih baik kualitasnya, dan kebijakan tentu akan mengikuti dampak baiknya, meskipun data bukan satu-satunya faktor kemajuan bangsa ini, tapi pada sudut inilah saya mencoba untuk maksimal berkontribusi.

Percaya atau tidak cerita ini bisa saja mirip bahkan sama persis dengan semua sekolah yang ada di Indonesia, jadi ambil hikmahnya ya!

Angka Harapan Hidup (Life Expentancy) Indonesia Tahun 2024

Angka Harapan Hidup (Life Expentancy) Indonesia Tahun 2024

Periode harapan hidup adalah metrik yang merangkum angka kematian di semua kelompok umur dalam satu tahun tertentu. Untuk suatu tahun tertentu, angka ini mewakili umur rata-rata sekelompok orang, jika mereka mengalami angka kematian berdasarkan usia yang sama sepanjang hidupnya dengan angka kematian berdasarkan usia yang terlihat pada tahun tersebut.
Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.(Padatuan et al, 2021).
Angka harapan hidup di indonesia sebesar 72,39 pada tahun 2024 berdasarkan data BPS, yang berarti bahwa rata-rata bayi yang lahir pada tahun tersebut diproyeksikan akan hidup hingga usia 72,39 tahun, dengan asumsi kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi tetap seperti saat ini sepanjang hidupnya.
AHH adalah indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kualitas hidup suatu negara, karena dipengaruhi oleh faktor seperti kesehatan, gizi, layanan medis, kebersihan, serta faktor sosial dan ekonomi lainnya. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin baik kualitas kesehatan dan kesejahteraan penduduk di negara tersebut. Grafik AHH Indonesia dari tahun ke tahun menurut worldometers.info sebagai berikut :
AHH Indonesia sejak tahun 1960-an hingga proyeksi tahun 2025 terus mengalami peningkatan, yang artinya ada peningkatan kesehatan dan penurunan kematian, tren peningkatan ini juga terjadi hampir diseluruh negara di dunia. Namun jika dilihat dari pertumbuhan AHH pertahunnya menunjukkan tren yng menurun, artinya peningkatan AHH setiap tahunnnya lebih rendah, dan di prediksi akan menurun secara stagnan. Kemudian secara lebih rinci, berdasarkan data BPS berikut AHH menurut provinsi di Indonesia  :
AHH menurut provinsi di Indonesia paling tinggi dimiliki oleh D I yogyakarta, dan terendah Papua pegunungan. Perbedaan signifikan dalam AHH antara provinsi menunjukkan adanya disparitas dalam kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan faktor sosial-ekonomi lainnya. Upaya peningkatan kualitas hidup di daerah dengan AHH rendah memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Perbandingan AHH Indonesia tahun 2024 dibandingkan negara ASEAN, negara teratas dan terbawah berdasarkan data worldometers.info ditunjukkan gambar berikut :
Terlihat bahwa Indonesia berada di ranking 135 dari 200 negara dan yang terbaru pada laman worldometers peringkat Indonesia turun menjadi 138 pada tahun 2025, artinya AHH Indonesia masih cukup tertinggal dari negara lainnya, terutama dari negara tetangga seperti singapore. Secara umum peningkatan dan penurunan AHH berkaitan erat dengan kondisi suatu negara tersebut seperti Sistem Kesehatan, Sosial Ekonomi Demografi dan Lingkungan (Paramita et al, 2020).

WPP PBB memperkirakan angka harapan hidup di berbagai negara dengan menggunakan data angka kematian. Di negara-negara miskin, dimana data pencatatan kematian sering kali kurang, data dasar sering kali berasal dari survei rumah tangga nasional sebagaimana yang dilakukan oleh BPS Indonesia, yang kemudian digunakan untuk memperkirakan angka kematian dan angka harapan hidup.
Meskipun AHH masih jauh dari negara lainnya, namun tren peningkatan menunjukkan ada upaya yang positif dari semua pihak termasuk masyarakatnya, dan tren makanan sehat semakin dipedulikan. Hal ini menunjukkan adanya optimisme peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat indonesia.

Terima kasih telah membaca, semoga bermanfaat, kalau ada saran, komentar, kritik atau lainnya, silakan berikan pada kolom komentar dibawah, atau kontak penulis pada bagian “about”, see you on other article , bye with slightly happy 🙂


Referensi :
https://ourworldindata.org/
https://www.worldometers.info/
bps.go.id
Padatuan, A. B., Sifriyani, S., & Prangga, S. (2021). Pemodelan angka harapan hidup dan angka kematian bayi di kalimantan dengan regresi nonparametrik spline birespon. BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, 15(2), 283-296.
Paramita, S. A., Yamazaki, C., & Koyama, H. (2020). Determinants of life expectancy and clustering of provinces to improve life expectancy: an ecological study in Indonesia. BMC Public Health, 20, 1-8.

Apa Itu Standar Hidup Layak BPS ? (Lengkap dan Mudah Dipahami)

Apa Itu Standar Hidup Layak BPS !?

Apa itu standar hidup layak yang banyak di perbincangkan? dari segi bahasa terlihat seperti sebuah standar layak atau tidak. Namun jika itu dimensi pembentuk IPM maka lain maksudnya.

Oke kita awali dulu kronologi perkara Standar Hidup Layak ini..

IPM merupakan sebuah indeks yang banyak digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, perhitungannya pun sudah biasa di dunia Internasional, begitu pula BPS mengacu perhitungan sesuai ketentuan UNDP yang dipakai secara Internasional. Nah dalam perhitungan indeks ini, sebagaimana yang banyak dipelajari di ilmu statistik dengan metode tertentu, bobot nya juga beragam dan sebagainya, silakan pelajari sendiri....

Nah didalam pembentukan indeks ada dimensi-dimensi yang membentuk nya yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Kemudian disetiap dimensi ada indikator yang membentuk nya juga.

Mari kita cermati dimana letak standar hidup layak ini!
Yup bisa diliat standar ini merupakan salah satu dimensi yang tidak tau angka layaknya berapa, jadi jelas angka yang beredar di media massa, bukan angka standar hidup layak yang dimaksud orang-orang, yah missleading bisa jadi, media tinggal kutip dan beropini, maka tidak masalah, dan mungkin ini jadi evaluasi bagi BPS agar mampu menyampaikan ke masyarakat yang rumit menjadi mudah, optimis pendidikan dan pemahaman Indonesia terus meningkat.

Lantas apa 1.02 juta itu?

Yup 1.02 juta itu merupakan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Indonesia. poin ini harus diingat dulu! Tidak ada klaim yang mengatakan pengeluaran segini layak atau bagus dan sebagainya ya.

Oke lanjut, kemudian apa itu rata-rata pengeluaran per kapita? Yup bener sekali rata-rata pengeluaran 1 orang/1 kepala di Indonesia, membagi total pengeluaran untuk konsumsi dengan jumlah anggota rumah tangga. jadi klo di rumah tangga ada 4 orang maka 1,02 dikali 4 sekitar 4,08 juta dalam satu rumah tangga untuk konsumsi sehari-hari. Buset dikit banget 1 orang cuma segitu..., sebenernya kalau di analogikan rumah tangga mungkin masuk akal.

Tapi iya bener banget, itu dikit banget dan menunjukkan klo penduduk Indonesia belum sejahtera, itu lah ironinya, kita masuk G20 (20 PDRB tertinggi) tapi tidak banyak media yang mempublish pengeluaran per kapita atau PDB per kapita kita, yang menunjukkan kita belum sejahtera. Nilai itu bisa disebabkan oleh ketimpangan yang besar, penduduk miskin yang juga cukup tinggi, inflasi dan sebagainya, dan faktanya PDB Per Kapita Indonesia berada di peringkat ke-5 di ASEAN pada tahun 2023.

Makanya aneh kalau ada "citra baik" pemerintah dan sebagainya, justru dengan keluarnya angka itu terpampang jelas buruknya kita, kita belum sejahtera. tapi entah bagaimana hebatnya, makna nya justru jadi berkebalikan. Masyarakat nya sudah tau angkanya tapi malah tidak bisa memahami keburukan itu, sungguh senang jadi pemerintah Indonesia, baik buruknya negara kita masyarakat ga paham, cukup digiring dengan sesuatu yang instan maka jadilah sebuah pemahaman yang kadang salah.

BPS hanya mempublish data dan menyebarkan sesuai dengan keilmuan yang benar, tapi mungkin begini, BPS punya data baik buruknya negara ini, semua baik buruk itu sebenarnya sudah mereka publish di publikasi, web dan sebagainya, tapi tak banyak orang yang peduli dengan publikasi dan data sebanyak itu, akhirnya yang sampai ke masyarakat biasanya yang sengaja di frame baik oleh pihak tertentu. misal saat kemiskinan meningkat, jelas angka itu dapat ditemui di data BPS, tapi di berita-berita tidak ada, namun saat kemiskinan menurun tentu di data BPS juga ada, tapi di berita sedang viral.

Itu lah penting nya membaca data secara benar, agar di dunia ini kita tidak tergiring sesuatu yang salah dari opini pemerintah, opini komunitas, opini sekelompok orang, atau opini seseorang.

referensi :
bps.go.id
Tempo.co
katadata.co.id

Kondisi Kriminalitas Indonesia Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan Negara Lain

Kondisi Kriminalitas Indonesia Tahun 2022
Kondisi kriminalitas di Indonesia bervariasi tergantung pada wilayah, jenis kejahatan, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia antara lain pertumbuhan populasi, ketimpangan ekonomi, urbanisasi, dan akses terhadap pendidikan.
International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) dan KUHP mengkategorikan kejahatan pembunuhan sebagai bentuk kejahatan yang paling ekstrem dan memiliki tingkat keseriusan paling tinggi. Dengan demikian, ketersediaan indikator tentang jumlah kasus kejahatan pembunuhan dapat mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Selain itu, indikator terkait jumlah kasus kejahatan pembunuhan juga menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan. Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia dalam publikasi BPS jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Berdasarkan data BPS yang dikumpulkan melalui Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) korban kekerasan yang melaporkan kepada polisi semakin meningkat setiap tahunnya menunjukkan akses terhadap keadilan, sistem pelaporan, kesadaran untuk melapor, serta kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat. Meskipun meningkat, hanya sekitar 50% korban kekerasan yang berani melaporkan kepada polisi, artinya tidak sedikit pula korban kekerasan yang masih belum percaya dengan sistem pelaporan terhadap tindak kejahatan kekerasan.
Begitu pula data proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan lebih banyak dialami oleh Laki-laki dibandingkan perempuan, dan cenderung menurun tiap tahunnya, serta mengalami stagnansi pada tahun 2022. Cakupan kejahatan kekerasan yang dimaksud meliputi penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual.
Kemudian dibandingkan dengan negara lainnya, Menurut Global Organized Crime Index Indonesia berada di peringkat 20 dari 193 negara, hal ini menunjukkan kondisi kriminalitas Indonesia yang tinggi dan mengkhawatirkan.
Secara detail kriminalitas di Indonesia dapat kita amati dari berbagai aspek menurut OCI yaitu : 
Manusia - Perdagangan manusia merupakan masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia, yang merupakan negara asal, transit dan tujuan orang-orang yang diperdagangkan. Selain itu, pelaku perdagangan manusia mengeksploitasi perempuan dan anak perempuan dalam kerja paksa untuk menjadi pekerja rumah tangga, dan anak-anak mungkin dipaksa untuk berpartisipasi dalam perdagangan narkoba. Pandemi membuat kelas pekerja Indonesia lebih rentan, terutama perempuan dan anak-anak yang kehilangan tabungan dan lebih rentan terhadap eksploitasi. Warga negara Myanmar juga dilaporkan semakin rentan terhadap perdagangan manusia di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara sumber, transit, dan tujuan penyelundupan manusia yang tinggi, yang seringkali dikaitkan dengan migrasi tenaga kerja, yang difasilitasi oleh agen perekrutan. Arus migrasi sepanjang jalur laut dari Indonesia ke Malaysia masih berbahaya dan terkadang berakibat fatal, dimana penyelundupan terutama difasilitasi oleh nelayan Indonesia yang mengangkut para pencari suaka.

Perdagangan - Proliferasi senjata telah mengakibatkan meningkatnya angka kekerasan dan konflik komunal di wilayah seperti Ambon, Maluku dan Poso di Sulawesi Tengah. Namun, pasar senjata lebih kecil di daerah lain di Indonesia, dan distribusi senjata ringan di Indonesia rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasannya. Barang palsu merupakan masalah besar di Indonesia, karena negara ini merupakan tempat transit barang palsu karena kedekatannya dengan Tiongkok dan pasar lokal untuk barang palsu. Indonesia telah ditandai sebagai negara yang menjadi perhatian internasional karena kurangnya perlindungan kekayaan intelektual dan tindakan penegakan hukum. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan lonjakan penjualan tembakau ilegal di negara-negara Asia, dan rokok menjadi salah satu barang yang paling sering diselundupkan di wilayah tersebut.

Lingkungan - Perdagangan kayu mempunyai dampak negatif yang besar terhadap lingkungan hidup, hubungan sosial dan perekonomian Indonesia, dengan hilangnya pendapatan bukan pajak sebesar miliaran dolar per tahun. Meskipun ada upaya untuk mengekang perdagangan kayu, termasuk penerapan sistem verifikasi legalitas kayu, penerapannya masih lemah, dan sistem hukum gagal menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Faktanya, penduduk setempat yang melakukan pembalakan liar sering kali dihukum, sementara mereka yang mendanai dan mengambil keuntungan dari pembalakan liar menghindari tuntutan.
Indonesia juga menghadapi perdagangan satwa liar ilegal secara besar-besaran, dengan pemburu liar yang mengincar spesies langka seperti harimau, trenggiling, kakatua, dan orangutan. Pasar ini merupakan salah satu pasar kriminal terbesar di negara ini, yang memiliki banyak tumpang tindih dengan pasar perdagangan satwa liar yang sah.
Penambangan ilegal dan pengeboran sumber daya tak terbarukan merupakan permasalahan besar di Indonesia, dimana jutaan orang berpartisipasi di seluruh negeri. Pasar pertambangan ilegal menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya, menjadikannya salah satu pasar kriminal paling signifikan di Indonesia dan Asia Tenggara. Sumatera Selatan, yang merupakan rumah bagi cadangan batu bara terbesar di Indonesia, memiliki ratusan ribu hektar lahan yang ditempati oleh operasi penambangan ilegal.

Narkoba - Perdagangan narkoba merupakan pasar kriminal yang cukup besar di Indonesia, namun perdagangan heroin relatif kecil dibandingkan negara-negara lain di kawasannya. Bali adalah salah satu tempat paling populer untuk konsumsi kokain dan penggunaan narkoba lainnya. Meskipun penggunaan kokain di Indonesia tergolong moderat, narkoba semakin banyak dijual melalui platform media sosial dan diangkut melalui pos. Perdagangan narkoba sintetis di Indonesia sedang berkembang pesat, dengan metamfetamin menjadi narkoba yang paling banyak digunakan dan disita. Perdagangan obat-obatan sintetik terus menjadi lebih lazim, dan konsumsi obat-obatan secara umum telah meningkat secara signifikan di negara ini.

Kejahatan Siber (Cyber-Dependent Crimes) Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar di dunia, namun kerentanannya terhadap serangan siber semakin mengkhawatirkan. Selama pandemi COVID-19, serangan siber meningkat lima kali lipat, sehingga regulasi dan penegakan perlindungan data menjadi semakin sulit, terutama ketika pemerintah dituduh menggunakan malware siber dan perangkat lunak pengawasan untuk melawan para pengkritiknya. Penjahat dunia maya telah memanfaatkan pandemi ini dengan membuat aplikasi palsu untuk memantau COVID-19, yang mengakibatkan korban yang tidak menaruh curiga secara tidak sengaja memasang malware di perangkat mereka.

Kejahatan Keuangan - Sindikat kejahatan keuangan terus-menerus menemukan cara-cara baru untuk menyusup ke sistem keuangan demi mendapatkan keuntungan, dan banyak bank di kawasan Asia-Pasifik melaporkan bahwa layanan digital baru telah menyebabkan peningkatan kerugian akibat penipuan keuangan online.

Pelaku Kriminal - Kelompok-kelompok mafia terlibat dalam berbagai sektor, termasuk properti, perjudian, narkoba, dealer mobil, kehutanan, pertambangan dan manufaktur. Kelompok bergaya mafia lainnya di Indonesia termasuk milisi bergaya paramiliter, yang memiliki sejarah panjang di negara ini dan terkait dengan elit polisi dan militer, atau dengan persaingan antara partai politik daerah dan nasional. Aktor-aktor yang terikat pada negara memiliki kendali yang besar terhadap pasar kriminal di Indonesia, dan korupsi merajalela baik di tingkat nasional maupun regional. Petugas penjara dan petugas pengawas perbatasan diyakini memfasilitasi operasi perdagangan narkoba. Aktor-aktor yang melekat pada negara juga tampaknya mempengaruhi proses demokrasi dengan membeli suara untuk memperoleh posisi politik yang strategis. 
Jaringan kriminal sangat penting di Indonesia dan diyakini terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. Jaringan tersebut seringkali mempengaruhi proses demokrasi dengan berpartisipasi dalam kampanye politik dan membeli suara. Jaringan kriminal perdagangan manusia diyakini banyak terdapat di daerah pedesaan, khususnya di wilayah timur Indonesia. Aktor kriminal asing banyak terlibat dalam perdagangan manusia dan pasar narkoba di Indonesia. Organisasi Tiongkok dan Myanmar dilaporkan mendanai produksi metamfetamin di Myanmar dan mengangkut obat-obatan tersebut melalui Malaysia ke Indonesia. Pelaku kriminal asing dan lokal di Indonesia dikabarkan memiliki tingkat interaksi yang tinggi. Perusahaan swasta menguasai sebagian besar wilayah negara, seringkali membayar polisi dan militer untuk menjaga konsesi mereka di bidang pertambangan dan industri penebangan kayu, yang mengakibatkan penganiayaan terhadap masyarakat lokal.

Terima kasih sudah membaca, semoga bermanfaat, jika ada pertanyaan, saran dan kritik bisa disampaikan melalui komentar atau email penulis (About me), thats it see you, tq :)

Referensi :
bps.go.id
ocindex.net